Jakarta, KP2MI (30/4) - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin, menerima audiensi jajaran Dewan Pengurus Pusat Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (DPP BKPRMI) di Kantor KP2MI, Jakarta, Kamis (30/4/2026).

Pertemuan ini membahas rencana sinergi strategis antara pemerintah dan organisasi kepemudaan berbasis masjid dalam memberikan edukasi serta perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia.

Hadir dalam audiensi tersebut Wakil Ketua Umum DPP BKPRMI, Sedek Bahta, Sekretaris Jenderal DPP BKPRMI sekaligus Ketua Panitia Rapimnas II, Jailani Dalimunthe.

Selain itu, hadir juga Sekretaris Panitia, Harianto, serta Direktur Nasional LPPSDM BKPRMI, Nanang Jahidin, beserta jajaran panitia lainnya. Sementara Menteri P2MI Mukhtarudin didampingi Sekretaris Jenderal KP2MI, Dwiyono.

Sinergi Strategis di Rapimnas II BKPRMI

Wakil Ketua Umum DPP BKPRMI, Sedek Bahta, menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan silaturahmi perdana sekaligus undangan resmi kepada Menteri Mukhtarudin untuk hadir dalam Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS) II BKPRMI yang akan digelar pada 14-15 Mei 2026 di Grand Cempaka, Jakarta.

"Kami menawarkan adanya nota kesepahaman (MoU) yang bisa ditandatangani langsung di lokasi Rapimnas. Mengingat pesertanya berasal dari tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota, momentum ini sangat tepat untuk sosialisasi program Migran Aman" ujar Sedek.

Sedek mengatakan bahwa banyak kader BKPRMI di daerah basis pengirim Pekerja Migran Indoensia seperti Nusa Tenggara Barat (NTB), Lampung, dan Yogyakarta yang membutuhkan informasi valid terkait kebijakan Presiden Prabowo Subianto agar terhindar dari praktik pemberangkatan nonprosedural.

Fokus pada SDM dan Pencegahan TPPO

Menanggapi hal tersebut, Menteri P2MI Mukhtarudin mengapresiasi eksistensi BKPRMI dalam memperkuat dakwah sekaligus peran sosialnya di masyarakat.

Menteri Mukhtarudin menegaskan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, pelindungan Pekerja Migran Indonesia menjadi prioritas utama yang dilakukan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir.

"Pemerintah berkomitmen penuh menjalankan arahan Presiden Prabowo. Pelindungan dilakukan mulai dari sebelum keberangkatan, selama bekerja, hingga kembali ke tanah air. Transformasi lembaga kami dari badan menjadi kementerian kini memberi mandat lebih kuat sebagai operator sekaligus regulator," beber Menteri Mukhtarudin.

Menteri Mukhtarudin juga menyoroti pentingnya peran organisasi masyarakat seperti BKPRMI dalam mengedukasi warga di tingkat desa agar tidak terjebak iklan palsu di media sosial yang mengarah pada Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

"Edukasi itu krusial. Presiden Prabowo ingin menggeser paradigma dari penempatan low skill menuju skilled workers (pekerja terampil). BKPRMI bisa mengambil peran di hulu untuk membantu masyarakat memahami prosedur migrasi yang aman," imbuh Mukhtarudin.

Implementasi Nyata dan Pengentasan Kemiskinan

Kerja sama ini diharapkan menjadi simbolisme mutualisme yang mendukung program nasional dalam pengurangan kemiskinan ekstrem melalui penempatan Pekerja Migran Indonesia yang berkualitas dan terlindungi.

Sebelumnya, KP2MI juga telah membangun kolaborasi serupa dengan organisasi pemuda masjid internasional pada Oktober 2025 lalu di bawah arahan Ketua Umum Datuk H Said Aldi Alidrus.

Menutup audiensi, Menteri Mukhtarudin menyatakan dukungannya terhadap rencana MoU dan teknis pelaksanaan sinergi di lapangan.

"Nanti secara teknis akan kita koordinasikan lebih lanjut agar program-program KP2MI bisa tersosialisasi secara optimal melalui jaringan BKPRMI di seluruh Indonesia," pungkas Menteri P2MI Mukhtarudin.*

-