Jakarta, KP2MI (4/5) - Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Christina Aryani, mematangkan rencana Perjanjian Kerja Sama (PKS) dalam upaya sinergi pelindungan pekerja migran Indonesia lewat pendekatan “Migran Aman” di pos bantuan hukum (Posbanhum) Kementerian Hukum, Senin (4/5/2026). 

Selain Migran Aman, PKS itu juga akan mencakup penyebarluasan materi pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan tindak pidana kekerasan seksual, bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak (KemenPPPA). 

“Kami mematangkan rencana pembentukan PKS antara Kementerian P2MI, Kementerian Hukum, dan Kementerian PPPA sebagai langkah konkret untuk memperkuat pelindungan pekerja migran Indonesia,” ujar Christina usai pertemuan dengan Wamenkum, Prof. Edward Omar Sharif Hiariej dan Wamen PPPA, Veronica Tan. 

Wamen Christina berharap, lewat kerja sama ini, materi terkait pencegahan kekerasan seksual, TPPO, serta perspektif gender akan disosialisasikan kepada aparat penegak hukum (APH) dan stakeholders terkait dan para pelatih (trainer), yang selanjutnya akan memperluas edukasi hingga ke tingkat akar rumput.

“Ke depan, seluruh paralegal di 80.298 posbankum di desa dan kelurahan seluruh Indonesia diharapkan memiliki pemahaman yang kuat terkait pencegahan kekerasan seksual, TPPO, serta perspektif gender dalam kerangka Migran Aman,” jelas Wamen Christina.

Kementerian P2MI, nantinya akan memasukkan materi “Migran Aman” untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana menjadi calon pekerja migran yang aman, terlindungi dan bebas dari masalah hukum sebelum pemberangkatan hingga kepulangan ke Tanah Air. 

“Kami menargetkan penandatanganan PKS dilakukan pada 18 Mei 2026, dengan peluncuran program secara nasional, bertepatan dengan peringatan Hari Anak,” tambah Christina Aryani. **

-