Jakarta, KP2MI (30/4) – Sekretaris Jenderal Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Komjen Pol Dr Dwiyono menerima audiensi Bupati Jember di Kantor Kementerian P2MI, Jakarta Selatan, Rabu (29/4/2026).

Pertemuan tersebut membahas penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan tata kelola penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), khususnya di Jawa Timur.

Salah satu poin utama yang dibahas adalah rencana pembentukan Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) di Kabupaten Jember. Hal ini dinilai penting mengingat tingginya jumlah warga Jember yang bekerja ke luar negeri.

Namun demikian, masih terdapat tantangan berupa maraknya pekerja migran nonprosedural, terutama ke negara tujuan Malaysia dan Hong Kong.

Sekjen Dwiyono mengatakan usulan pembentukan P4MI Jember akan diprioritaskan dan segera diajukan ke Kementerian PAN-RB. Ke depan, P4MI tersebut juga diproyeksikan berkembang menjadi balai besar yang terintegrasi dengan sekolah vokasi Pekerja Migran.

"Harapannya, masyarakat yang berangkat ke luar negeri tidak hanya membawa mimpi, tetapi juga memiliki kompetensi yang diakui secara internasional," ujar Dwiyono.

Sementara itu, Bupati Jember Muhammad Fawait menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk mendukung program tersebut.

Ia mengatakan dukungan akan diberikan melalui pelatihan bagi calon pekerja migran, penyediaan lahan dan fasilitas pelatihan, layanan medical check-up (MCU) terjangkau, hingga pemberian beasiswa pendidikan.

"Kami juga akan mengoptimalkan program SMK Go Global serta melibatkan pondok pesantren dan kepala desa dalam sosialisasi migrasi aman," kata Fawait.

Sebagai tindak lanjut, Kementerian P2MI dan Pemkab Jember menargetkan percepatan penempatan 400 calon Pekerja Migran melalui skema Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) maupun skema pemerintah (government to government/G to G dan private to private/P to P).

Selain itu, peluang kerja ke Jerman juga akan diperluas melalui koordinasi dengan lembaga GIZ.

Langkah ini diharapkan dapat memastikan para pekerja migran Indonesia berangkat secara prosedural, memiliki kompetensi, serta mendapatkan perlindungan hukum yang memadai di negara tujuan.**(Humas/NA)

-