Jakarta, KemenP2MI (6/2) -- Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) resmi menerima penghargaan atas Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2025 dengan kategori Kualitas Tertinggi (Zona Hijau). 

Piagam penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Anggota Ombudsman RI, Dadan S. Suharmawijaya didampingi Kepala Biro AP4, Syahrul Bayan, dan Kepala Keasistenan Manajemen Pengetahuan, Aat Sugihartati, kepada Menteri P2MI Mukhtarudin di Kantor Kementerian P2MI Jakarta, Jumat (6/2/2026).

Dedikasi untuk Seluruh Pegawai

Menteri Mukhtarudin menyampaikan bahwa apresiasi ini merupakan buah dari kerja keras seluruh jajaran kementerian dalam memberikan pelayanan administrasi yang transparan dan akuntabel kepada masyarakat.

"Penghargaan ini adalah penghargaan untuk seluruh pegawai kita yang ada di Kementerian P2MI. Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas penilaian yang dilakukan oleh Ombudsman RI, sehingga pelayanan publik tahun 2025 dikategorikan mendapat nilai yang bagus," ujar Mukhtarudin.

Menteri Mukhtarudin juga menegaskan bahwa Kementerian P2MI pada hakikatnya adalah kementerian pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, khususnya para pencari kerja.

Fokus pada Edukasi Calon Pekerja

Salah satu poin krusial yang ditekankan Mukhtarudin adalah transformasi layanan pada tahap pra-penempatan. Ia mengusung konsep baru yang menitikberatkan pada aspek pembelajaran bagi calon pekerja migran.

"Konsep saya sekarang adalah bagaimana pelayanan kita kepada calon pekerja, terutama dalam pembelajaran," beber Mukhtarudin.

Hal ini, lanjut Mukhtarudin, bertujuan agar para pekerja migran memiliki bekal kompetensi dan pemahaman regulasi yang kuat sebelum berangkat ke luar negeri.

Evaluasi Strategis dan Wajah Negara

Lebih lanjut, Menteri Mukhtarudin memandang opini dari Ombudsman RI bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan indikator risiko maladministrasi dan cermin kedewasaan tata kelola birokrasi. 

Mukhtarudin berharap seluruh unit kerja memahami bahwa kualitas layanan publik adalah "wajah negara" di hadapan rakyat.

"Kementerian P2MI berkomitmen menjadikan Opini Ombudsman RI sebagai bahan evaluasi strategis pimpinan untuk terus menjaga martabat, keselamatan, dan masa depan para pekerja migran," pungkas Menteri P2MI Mukhtarudin.

Anggota Ombudsman RI, Dadan S. Suharmawijaya mengungkapkan bahwa Kementerian P2MI berhasil meraih nilai 88,74. Angka ini menempatkan kementerian dalam kelompok institusi dengan kualitas pelayanan terbaik dan bebas dari maladministrasi.

Dadan menjelaskan bahwa metode penilaian Ombudsman kini telah bertransformasi dari sekadar kepatuhan administratif menjadi Opini Kinerja Pelayanan Publik.

"Pendekatan ini lebih komprehensif, mencakup aspek input, proses, output, hingga penanganan pengaduan. Ini sejalan dengan arahan Presiden untuk membangun model opini yang setara dengan audit kinerja BPK," jelas Dadan.

Ombudsman juga memberikan apresiasi khusus atas tingkat kepatuhan Kementerian P2MI yang sangat tinggi dalam menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan tindakan korektif. Terkait jumlah aduan yang masuk, Dadan menekankan bahwa hal tersebut bukan indikator kinerja buruk.

"Tingginya aduan justru menunjukkan kepercayaan publik yang besar. Yang terpenting adalah bagaimana aduan tersebut ditangani secara transparan dan tuntas," imbuh Dadan.

Rekomendasi ke Depan

Sebagai bagian dari hasil penilaian, Ombudsman RI memberikan sejumlah rekomendasi strategis bagi Kementerian P2MI, di antaranya memberikan apresiasi bagi unit kerja berprestasi, melakukan pembinaan intensif pada unit yang memerlukan peningkatan kualitas serta menjaga konsistensi dalam menindaklanjuti rekomendasi pengawasan secara berkelanjutan.

Pertemuan tersebut ditutup dengan komitmen bersama untuk mewujudkan visi "Migran Aman, Rakyat Sejahtera, dan Indonesia Maju" melalui birokrasi yang bersih dan melayani. **(Humas)

-