Jakarta, KP2MI (6/3) – Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) melakukan langkah masif dalam memperkuat tata kelola penempatan dan pelindungan tenaga kerja luar negeri. 

Langkah ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara KP2MI dengan tujuh mitra strategis yang mencakup unsur legislatif daerah, organisasi kepemudaan, lembaga pendidikan, hingga media massa.

Acara yang berlangsung di Kantor KP2MI, Jakarta Selatan, Kamis 5 Maret ini dihadiri langsung oleh Menteri P2MI, Mukhtarudin didampingi Wamen Christina Aryani. Adapun ketujuh mitra tersebut adalah, Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI), Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), Korps PB HMI Wati (KOHATI), Pemuda Masjid Dunia.

Selain itu, Ikatan Psikolog Klinis Indonesia (IPK) PT Bama Berita Televisi (Garuda TV) dan Yayasan Pendidikan Adiluhung Nusantara (YPAN).

Membangun Ekosistem, Bukan Sekadar Seremonial

Dalam sambutannya, Menteri P2MI Mukhtarudin menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan fondasi dalam membangun ekosistem perlindungan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Menteri Mukhtarudin menekankan bahwa pendekatan parsial tidak lagi cukup dalam menghadapi tantangan migrasi global saat ini.

"Mungkin orang bertanya tentang MoU, Migrant Center, atau Kelas Migran. Itu semua adalah bagian dari ekosistem yang sedang kita bangun. Jika ekosistem ini sudah berjalan sebagai sebuah sistem, maka urusan perlindungan maupun penempatan tidak akan sulit lagi," tegas Mukhtarudin.

Menteri Mukhtarudin merinci peran spesifik setiap mitra, mulai dari peran ADKASI dalam mendorong regulasi di tingkat daerah sesuai UU No. 18 Tahun 2017 dan PP No. 59 Tahun 2021, hingga peran IPK Indonesia dalam memberikan dukungan psikologis bagi Pekerja Migran dan keluarganya.

Menutup Gap Kompetensi dan Mengisi Peluang Kerja Global

Salah satu sorotan utama dalam pertemuan ini adalah ketimpangan antara peluang kerja dan kesiapan SDM. Berdasarkan data SISKOPMI aktif per 1 Maret 2026, terdapat 338.303 lowongan kerja di luar negeri. Namun, Indonesia baru mampu mengisi sekitar 20% dari total permintaan tersebut.

"Ada kesenjangan (gap) kompetensi yang besar. Permintaan luar negeri tinggi, namun output lulusan kita, baik SMA, SMK, maupun Perguruan Tinggi, belum sepenuhnya sesuai dengan standar kebutuhan pasar kerja internasional," ungkap Menteri.

Untuk mengatasi hal ini, KP2MI telah meluncurkan Migrant Center di berbagai kampus, dimulai dari Universitas Indonesia (UI) serta beberapa perguruan tinggi lainnya.

KP2MI juga telah bersinergi dengan Kemendikdasmen serta Kemendiktisaintek untuk menyelaraskan kurikulum, silabus, dan materi pendidikan agar berorientasi pada pasar kerja global.

Berpacu dengan Waktu: Bonus Demografi 2030

Menteri Mukhtarudin mengingatkan bahwa Indonesia sedang berada di puncak kurva kependudukan. Dengan proyeksi penduduk mencapai 207.990.000 jiwa pada tahun 2045, masa "emas" bonus demografi hanya tersisa hingga tahun 2030.

"Sekarang tahun 2026, kita punya waktu kurang lebih 10 tahun lagi untuk mengoptimalkan bonus demografi ini sebelum masuk ke fase aging population (penuaan penduduk). Kita harus bergerak cepat sebelum kurva kita menurun seperti yang sudah dialami banyak negara maju," beber Menteri Mukhtarudin.

Remitansi Tembus Rp288 Triliun

Di sisi ekonomi, kontribusi Pekerja Migran terbukti menjadi penyokong utama stabilitas nasional. Data menunjukkan lonjakan signifikan pada arus remitansi (uang yang dikirim Pekerja Migran ke tanah air) Tahun 2024 sebesar Rp253 Triliun, sementara tahun 2025 meningkat 14% menjadi Rp288 Triliun.

Uang tersebut, menurut Mukhtarudin, langsung mengalir ke tingkat grassroot atau pedesaan, yang memberikan multiplier effect bagi ekonomi lokal dan memperkuat daya beli keluarga pekerja migran tersebut.

Perlindungan dari Tingkat Desa

Di akhir arahannya, Menteri Mukhtarudin meminta dukungan penuh dari para Bupati melalui ADKASI untuk memastikan perlindungan hadir di titik paling bawah. 

KP2MI sendiri telah menginisiasi Desa Migran Emas sebagai bentuk pelayanan terkecil untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai prosedur migrasi yang aman.

"Pekerja Migran dalah penguat ekonomi keluarga dan penyumbang devisa negara. Tugas kita adalah memastikan mereka berangkat dengan kompetensi yang siap dan pulang dengan kesejahteraan yang terjamin," pungkas Menteri P2MI Mukhtarudin.**

-