Jakarta, KemenP2MI (6/3) - Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) mendorong kolaborasi lintas sektor untuk menangani berbagai persoalan yang dihadapi anak dan keluarga Pekerja Migran Indonesia.

Upaya tersebut dilakukan melalui Forum Peduli terhadap Permasalahan Anak dan Keluarga Pekerja Migran Indonesia melalui Kolaborasi Multi Sektor yang digelar Direktorat Pemberdayaan KP2MI di Jakarta, Jumat (6/3/2026).

Direktur Jenderal Pemberdayaan KP2MI, Muh Fachri menegaskan, persoalan anak Pekerja Migran tidak dapat dipandang sebagai kasus individual, melainkan persoalan sosial yang bersifat sistemik dan memerlukan penanganan komprehensif.

Menurutnya, banyak anak Pekerja Migran Indonesia yang tumbuh dalam kondisi terpisah dari orang tua, menghadapi keterbatasan pengasuhan, hingga berisiko mengalami masalah pendidikan maupun perlindungan.

“Permasalahan anak pekerja migran ini sangat kompleks dan tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja. Karena itu diperlukan kolaborasi lintas kementerian, lembaga, serta dukungan masyarakat dan organisasi terkait,” jelasnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Leontinus Alpha Edison, menekankan pentingnya kerja yang terstruktur dan koordinatif dalam menangani isu anak Pekerja Migran.

Ia menilai pemetaan perbedaan sistem kewarganegaraan di berbagai negara serta percepatan layanan administrasi bagi anak Warga Negara Indonesia (WNI) yang lahir di luar negeri menjadi hal penting dalam upaya perlindungan.

Menurutnya, forum ini juga menjadi ruang diskusi untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menyusun langkah-langkah strategis penanganan anak dan keluarga Pekerja Migran Indonesia.

Beberapa hal yang dibahas antara lain penguatan sistem data, layanan pendampingan psikososial, hingga pengembangan kebijakan reintegrasi bagi pekerja migran beserta keluarganya.

Melalui forum ini, KP2MI berharap terbangun sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, perwakilan RI di luar negeri, organisasi internasional, serta masyarakat sipil dalam menciptakan ekosistem perlindungan yang lebih komprehensif bagi anak dan keluarga pekerja migran Indonesia.

Direktur Reintegrasi dan Penguatan Keluarga KP2MI, Hadi Wahyuningrum, mengatakan forum ini menjadi langkah awal untuk membangun komitmen bersama dalam menangani berbagai persoalan yang dihadapi anak dan keluarga Pekerja Migran.

“Forum ini merupakan langkah penting untuk mendorong penanganan permasalahan anak dan keluarga pekerja migran, tidak hanya sebagai gerakan kepedulian tetapi juga sebagai tanggung jawab bersama sesuai kewenangan masing-masing lembaga,” ujarnya.

Dalam forum tersebut, para narasumber memaparkan berbagai persoalan yang dihadapi anak Pekerja Migran, baik yang lahir di luar negeri maupun yang ditinggalkan di tanah air. Permasalahan yang muncul antara lain terkait akses pendidikan, perlindungan sosial, pengasuhan, hingga status kewarganegaraan bagi anak yang lahir di luar negeri.

Forum ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan dari lintas kementerian dan lembaga, antara lain Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Sosial, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Rumah Sakit Bhayangkara, serta perwakilan KJRI Johor Bahru.

Selain itu, hadir pula organisasi internasional seperti International Organization for Migration (IOM), International Labour Organization (ILO), Komisi Nasional Perlindungan Anak, serta Serikat Buruh Migran Indonesia.* (Humas/IS)

-