Garut, KemenP2MI (28/1) – Pada Rabu (28/01), Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Jawa Barat menghadiri kegiatan Penyusunan Perencanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Garut, pada Rabu (28/1/2025).

Kepala BP3MI Jawa Barat, Singgih Hermawan apresiasi kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Garut tersebut.

Menurutnya, penyusunan SOP ini dapat menyelaraskan dan menyusun perencanaan alur proses pelayanan pada seluruh gerai layanan yang tergabung dalam MPP Kabupaten Garut.

"Harapan kita semua, kualitas pelayanan publik yang pasti, transparan, efektif, efisien, dan akuntabel, dapat ditingkatkan," ucapnya pada forum yang diikuti juga oleh berbagai instansi penyelenggara pelayanan publik di lingkungan MPP Kabupaten Garut, baik dari unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN/BUMD, maupun instansi vertikal lainnya.

Singgih menyoroti poin layanan informasi, pengaduan, dan koordinasi penanganan kasus Pekerja Migran Indonesia dalam pelayanan.

"Dengan SOP yang jelas dan terkoordinasi, pelayanan di MPP Kabupaten Garut diharapkan semakin mudah diakses dan memberikan kepastian bagi masyarakat, termasuk dalam pelayanan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia,” jelasnya.

Selain itu, Singgih juga menekankan perlunya sinkronisasi jam layanan antar instansi serta penyesuaian dengan ketersediaan sumber daya manusia, agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.

“Pada dasarnya, kita semua ingin mengedepankan prinsip kemudahan akses layanan bagi masyarakat, memperkuat koordinasi lintas instansi, serta memastikan setiap unit layanan memiliki pedoman kerja yang jelas dan terintegrasi,” ucapnya.

Melalui BP3MI Jawa Barat, Singgih menyatakan komitmennya untuk mendukung implementasi SOP layanan MPP Kabupaten Garut sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya di bidang pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
(Humas/BP3MI Jawa Barat).

--