Jakarta - Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI/BP2MI) menerima audiensi delegasi Dubai di Ruang Rapat Adelina Sau, Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Pertemuan itu membahas peluang kerja sama pengembangan dan penempatan Pekerja Migran terampil ke sejumlah negara tujuan.
Negara yang menjadi fokus penjajakan kerja sama di antaranya Arab Saudi, Jepang, Taiwan, hingga kawasan Timur Tengah lainnya.

Audiensi dipimpin Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Dzulfikar Ahmad Tawalla, didampingi Direktur Jenderal Penempatan Ahnas serta Direktur Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri Dwi Setiawan. Sementara delegasi Dubai dipimpin Mr. Rozal Rahman bersama sejumlah mitra internasional.

Dalam pertemuan itu, delegasi Dubai menyampaikan ketertarikannya menjalin kerja sama pengembangan tenaga kerja terampil dan semi-terampil Indonesia melalui skema pelatihan, capacity building, hingga penempatan kerja di berbagai sektor strategis.

Delegasi juga mengungkapkan telah membangun kerja sama usaha patungan atau joint venture dengan mitra di Arab Saudi, Tiongkok, dan Bangladesh untuk pengembangan tenaga kerja yang akan ditempatkan di negara-negara Timur Tengah, Jepang, dan Taiwan.

"Kami melihat Pekerja Migran Indonesia memiliki reputasi yang sangat baik, khususnya di pasar Jepang. Kami ingin mempelajari bagaimana Indonesia membangun sistem pelatihan tenaga kerja terampil sehingga mampu memenuhi kebutuhan pasar global," ujar perwakilan delegasi.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri, Dwi Setiawan, menegaskan pemerintah saat ini fokus pada pengembangan tenaga kerja terampil yang memiliki sertifikasi profesional.

"Kebijakan pemerintah saat ini fokus pada tenaga kerja terampil dengan standar kompetensi dan sertifikasi profesional. Indonesia memiliki potensi SDM di berbagai sektor seperti kesehatan, manufaktur, konstruksi, hingga perhotelan," katanya.

Ia mengatakan pemerintah juga telah membangun ekosistem pelatihan dan pendidikan vokasi melalui universitas maupun lembaga profesional guna mendukung kebutuhan pasar kerja global yang semakin spesifik.

Selain itu, pemerintah menegaskan posisinya sebagai regulator dan pembuat standar dalam tata kelola penempatan pekerja migran. Sementara pelaksanaan kerja sama bisnis dilakukan melalui mekanisme business to business (B2B) bersama mitra atau agensi resmi yang terdaftar.

Dalam audiensi tersebut, delegasi Dubai turut menyoroti tingginya permintaan Pekerja Migran Indonesia di Taiwan dan Hong Kong, terutama pada sektor caregiver dan layanan kesehatan.

Mereka menilai tingginya kebutuhan tenaga kerja di sektor tersebut menjadi peluang besar untuk memperluas kolaborasi pelatihan dan penempatan pekerja migran Indonesia di pasar global.*

-