Jakarta, KemenP2MI (10/10) — Sebanyak 61 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap 1  Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) resmi menuntaskan Asesmen Berbasis Perilaku Tahun 2025. 

Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari itu ditutup secara resmi pada Jumat (10/10/2025) di Jakarta.

Asesmen ini merupakan hasil kolaborasi antara KP2MI dan Dinas Psikologi TNI Angkatan Udara (Dispsi AU), yang bertujuan memperkuat karakter, kedisiplinan, serta profesionalitas aparatur pelindung pekerja migran.

Dalam sambutan penutupan yang disampaikan Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) KP2MI,  Nora Kartika Setyaningrum, mewakili Sekretaris Jenderal KP2MI, ditekankan pentingnya integritas dan perilaku kerja dalam membangun kepercayaan publik.

 “Orientasi ini adalah titik awal perjalanan Saudara sebagai bagian dari keluarga besar Kementerian P2MI. Nilai seperti integritas, kedisiplinan, kerja sama, dan semangat kebangsaan harus menjadi pedoman dalam setiap langkah pengabdian,” ujarnya.

Ia menambahkan, penilaian ASN kini tak hanya mengandalkan capaian kerja, tetapi juga aspek perilaku, yang menjadi dasar dalam penentuan Tunjangan Kinerja (Tukin).

Sementara itu, Kepala Dinas Psikologi TNI Angkatan Udara, selaku Inspektur Upacara, mengapresiasi semangat para peserta. Ia menilai asesmen ini menjadi pondasi penting dalam membangun ASN yang tangguh dan berjiwa nasionalis.

 “Asesmen ini bukan akhir, tapi awal dari perjalanan panjang membangun integritas dan profesionalitas. Sikap mental seperti disiplin, sopan santun, kerja sama, dan semangat pantang menyerah adalah modal menuju Indonesia Maju,” tuturnya.

Upacara penutupan berlangsung khidmat dengan penanggalan pita tanda latihan, penyerahan sertifikat, pembacaan doa, serta penampilan yel-yel semangat kebangsaan dari para peserta.

Melalui kegiatan ini, Kementerian P2MI berharap para pegawai PPPK yang telah mengikuti asesmen dapat menjadi teladan dalam perilaku, etika, dan profesionalitas, serta menjadi motor penggerak dalam memperkuat tata kelola pelindungan pekerja migran Indonesia.**(Humas/AR)

-