Jakarta, KemenP2MI (4/2) – Badan Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) DKI Jakarta terus memperkuat sinergi lintas sektor dalam rangka pelindungan pekerja migran Indonesia di di Ruang Rapat Gelatik 2, Kantor Walikota Jakarta Selatan, Selasa (3/2/2026).

Kepala BP3MI DKI Jakarta, Arman Muis, diterima langsung oleh Wakil Walikota Jakarta Selatan, Ali Murthado, yang mewakili Walikota Jakarta Selatan.

Audiensi turut dihadiri jajaran SKPD Pemkot Jakarta Selatan, antara lain Kabag Perekonomian, perwakilan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan II, Suku Dinas Sosial, Suku Dinas PPPA, PPKD Jakarta Selatan, serta enam Camat di wilayah Jakarta Selatan.

Dalam kesempatan tersebut, Arman menyampaikan apresiasi atas penerimaan audiensi sebagai ajang silaturahmi dan penguatan kemitraan.

“Audiensi ini merupakan implementasi dari Nota Kesepakatan antara Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) dan Gubernur DKI Jakarta yang ditandatangani pada 29 Oktober 2025. Kami ingin memperkuat kolaborasi daerah dalam melahirkan pekerja migran Indonesia yang terampil, terlindungi, dan siap bersaing di pasar global,” ujar Arman.

Ia menambahkan bahwa, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen menjadikan DKI Jakarta sebagai role model daerah dalam peningkatan kapasitas dan pemberdayaan pekerja migran Indonesia yang profesional.

Sementara itu, Ali menyambut baik kehadiran BP3MI DKI Jakarta dan menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam tata kelola penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia, khususnya bagi warga Jakarta Selatan.

“Kami berharap kolaborasi ini dapat memperkuat edukasi bekerja ke luar negeri yang aman, terutama untuk mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang belakangan banyak menimpa warga DKI Jakarta yang bekerja ke negara tujuan tertentu,” ujar Ali.

Ia juga menekankan perlunya keterlibatan berbagai unsur, mulai dari pemerintah kota, kepolisian, imigrasi, hingga kelurahan dan perangkat RT/RW, dalam upaya pencegahan dan penanganan TPPO.

Perwakilan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Jakarta Selatan turut menyampaikan bahwa selama ini telah terjalin kerja sama yang baik dengan BP3MI DKI Jakarta, khususnya melalui pelatihan bagi calon pekerja migran, seperti pelatihan Bahasa Jepang.

“Ke depan, kami berharap kolaborasi pelatihan dan informasi peluang kerja luar negeri potensial dapat terus dikembangkan agar semakin banyak lulusan PPKD yang mampu bersaing di pasar kerja global,” ujar perwakilan PPKD Jakarta Selatan.

Audiensi ini juga menghasilkan sejumlah komitmen konkret, antara lain pelibatan BP3MI DKI Jakarta dalam Rapat Pimpinan Wilayah se-Jakarta Selatan, kolaborasi edukasi ke lembaga pendidikan dan pelatihan, peningkatan kapasitas calon pekerja migran Indonesia, optimalisasi pelaksanaan job fair, kolaborasi pencegahan dan penanganan TPPO hingga tingkat RT/RW, serta penjajakan pembentukan 10 Kelurahan Migran Emas di wilayah Jakarta Selatan.

Menutup audiensi, Kepala BP3MI DKI Jakarta menegaskan kesiapan jajarannya untuk berkolaborasi aktif dengan Pemerintah Kota Jakarta Selatan.

“BP3MI DKI Jakarta siap melaksanakan edukasi dan sosialisasi hingga tingkat kecamatan dan kelurahan demi memberikan pelindungan maksimal bagi calon maupun pekerja migran Indonesia,” pungkasnya.**(Humas/BP3MI DKI Jakarta)

-