Kabupaten Ogan Ilir, KemenP2MI (20/5) - Di tengah meningkatnya ancaman tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan maraknya penempatan Pekerja Migran Indonesia secara nonprosedural, negara mulai memperkuat garis pertahanannya dari tingkat paling bawah: desa. Dari Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sumatera Selatan (BP3MI Sumsel) memimpin konsolidasi besar lintas sektor melalui Kick Off Gerakan Nasional Migran Aman, Senin (18/5/2026).

Bertempat di Gedung Pendopoan Bupati Ogan Ilir, gerakan yang berlangsung sejak pukul 08.30WIB hingga 11.00 WIB itu menjadi penanda dimulainya pendekatan baru pelindungan Pekerja Migran Indonesia yangtidak lagi hanya bertumpu pada kebijakan administratif, melainkan bergerak langsung ke ruang sosial masyarakat.

Sekitar 300 peserta menghadiri kegiatan tersebut. Mereka terdiri dari unsur pemerintah pusat dan daerah, aparat penegak hukum, imigrasi, BPJS Ketenagakerjaan, Pekerja Migran Indonesia, perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI), lembaga pelatihan kerja (LPK), hingga kepala desa dari wilayah kantong migran di Sumatera Selatan dan sekitarnya.

Hadir dalam kegiatan itu antara lain Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir Dicky Syailendra mewakili Bupati Ogan Ilir, Sekretaris Disnakertrans Sumatera Selatan Slamet Riyadi mewakili Gubernur Sumatera Selatan, Kasubdit I Ditres PPA PPO Polda Sumsel AKBP Rizka Aprianti, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang Khairil Mirza, serta sejumlah kepala dinas ketenagakerjaan dari berbagai kabupaten/kota.

Dari seluruh rangkaian kegiatan, BP3MI Sumsel tampil sebagai motor utama penggerak penguatan ekosistem pelindungan Pekerja Migran Indonesia di wilayah Sumatera Selatan. Kepala BP3MI Sumsel, Waydinsyah S.Sos. memimpin pengesahan Gerakan Nasional Migran Aman sekaligus deklarasi bersama pencegahan TPPO yang diikuti seluruh peserta.

Momentum itu juga ditandai dengan penyerahan piagam penghargaan kepada tiga kepala desa berstatus Desa Migran Emas - Edukatif, Maju, Aman, dan Sejahtera yang diproyeksikan menjadi simpul utama edukasi migrasi aman di tingkat akar rumput.

Bagi BP3MI Sumsel, desa bukan lagi sekadar wilayah administratif, melainkan benteng terdepan pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Dari desa-desa itulah rantai perekrutan ilegal kerap bermula, sekaligus menjadi titik paling strategis untuk memutus praktik penipuan dan perdagangan orang.

Gerakan Nasional Migran Aman di Ogan Ilir merupakan bagian dari gerakan serentak nasional yang terhubung secara daring dengan pidato Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI).

Data itu, menurut BP3MI Sumsel, menunjukkan bahwa pelindungan Pekerja Migran Indonesia tidak cukup dilakukan melalui regulasi di atas kertas. Negara harus hadir langsung di tengah masyarakat melalui edukasi, pengawasan, dan penguatan kesadaran kolektif.

Karena itu, Gerakan Nasional Migran Aman dirancang sebagai gerakan pencegahan yang masif, terpadu, dan berkelanjutan. Pemerintah menyiapkan lima strategi utama, yakni penyebaran informasi secara massif di ruang publik dan digital, mitigasi risiko dan deteksi dini di wilayah rawan, penguatan kolaborasi lintas sektor, akselerasi edukasi berbasis Desa Migran Emas, serta mobilisasi purna Pekerja Migran Indonesia sebagai agen perubahan di komunitasnya.

Di Sumatera Selatan, implementasi strategi tersebut mulai diperkuat melalui sinergi antarlembaga. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang, Khairil Mirza, menegaskan komitmen institusinya mendukung langkah yang dipimpin BP3MI Sumsel.

“Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terkait migrasi aman, pencegahan TPPO, serta pelindungan pekerja migran Indonesia,” ujar Khairil.

Ia menambahkan, pengucapan ikrar dan komitmen bersama antarinstansi menjadi fondasi penting untuk memperkuat pengawasan dan mencegah penempatan nonprosedural.

“Dalam kegiatan tersebut juga dilaksanakan pengucapan ikrar dan komitmen bersama antarinstansi untuk memperkuat upaya pelindungan Pekerja Migran Indonesia melalui pengawasan, edukasi, dan pencegahan penempatan nonprosedural,” imbuh Khairil.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menilai pendekatan kolaboratif menjadi kunci membangun pemahaman masyarakat mengenai pentingnya bekerja ke luar negeri secara aman, legal, dan prosedural.

“Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya bekerja ke luar negeri secara aman, legal, dan prosedural guna mewujudkan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia,” disampaikan Amrullah, Kepala Disnaker Ogan Ilir dalam penuturan laporan kegiatannya.

Tidak hanya berisi sosialisasi dan edukasi, kegiatan itu juga dirangkaikan dengan aksi donor darah sebagai bentuk solidaritas sosial dan kepedulian kemanusiaan. Nuansa tersebut memperlihatkan bahwa isu pekerja migran bukan semata persoalan ketenagakerjaan, melainkan menyangkut perlindungan martabat manusia.

‘’Melalui konsolidasi yang dipimpin BP3MI Sumsel dari Ogan Ilir, pemerintah berupaya membangun kesadaran bahwa migrasi aman adalah tanggung jawab bersama antara negara dan masyarakat., " tutur Waydinsyah.** (Humas/BP3MI Sumsel)

-