Palembang, KP2MI (14/5/2026) — Upaya pemerintah memperluas edukasi migrasi aman bagi calon pekerja migran Indonesia, kini memasuki ruang digital yang lebih dekat dengan generasi muda. Melalui siaran langsung podcast TikTok “Ado Gawe”, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI)/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) melalui BP3MI Sumatera Selatan berkolaborasi dengan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Palembang mensosialisasikan Gerakan Nasional Migran Aman sekaligus memperkuat kampanye pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Podcast yang bertema 'Migran Aman, Indonesia Bermartabat. Gerakan Nasional Migran Aman' itu digelar pada Rabu (13/5/2026), di Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang. Podcast menghadirkan Kepala BP3MI Sumatera Selatan, Waydinsyah, sebagai narasumber utama dan disiarkan secara langsung melalui platform TikTok dan menjangkau sedikitnya 181 audiens virtual dengan lebih dari 1.100 interaksi digital.

“Di tengah maraknya praktik penempatan nonprosedural yang masih menjerat calon pekerja migran Indonesia, pendekatan edukasi melalui media sosial dinilai menjadi strategi penting untuk menjangkau kelompok usia produktif yang rentan terpapar tawaran kerja ilegal di luar negeri. Gerakan Nasional Migran Aman bukan sekadar slogan, tetapi gerakan kolektif untuk memastikan masyarakat memahami prosedur bekerja ke luar negeri secara benar, aman, dan bermartabat,” ujar Waydinsyah, dalam podcast tersebut.

Menurutnya, edukasi publik harus dilakukan secara agresif dan adaptif mengikuti perubahan pola komunikasi masyarakat. Karena itu, BP3MI Sumatera Selatan memanfaatkan platform digital interaktif untuk membangun literasi migrasi aman sejak dari tingkat daerah.

“Bekerja ke luar negeri merupakan peluang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menyerap tenaga kerja produktif. Namun, seluruh prosesnya harus dilakukan secara prosedural agar Pekerja Migran Indonesia memperoleh pelindungan penuh dari negara,” kata Waydinsyah.

Dalam diskusi interaktif itu, BP3MI Sumsel memaparkan berbagai skema penempatan pekerja migran Indonesia, mulai dari penempatan Government to Government (G to G), Government to Private (G to P), hingga penempatan melalui Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) resmi. Selain itu, masyarakat juga diberikan penjelasan mengenai dokumen wajib Pekerja Migran Indonesia, perlindungan hukum, kondisi supply dan demand tenaga kerja global, sektor prioritas, hingga negara tujuan penempatan yang saat ini membuka peluang kerja besar bagi tenaga kerja Indonesia.

Isu pencegahan TPPO menjadi salah satu materi yang paling banyak mendapat perhatian audiens virtual. Dalam sesi tanya jawab, sejumlah peserta menanyakan modus perekrutan ilegal yang kerap terjadi melalui media sosial maupun jalur perantara tidak resmi.

Waydinsyah menegaskan, masyarakat harus semakin kritis terhadap tawaran kerja luar negeri yang menjanjikan gaji besar namun tidak memiliki legalitas jelas.

“Jangan mudah tergiur proses cepat tanpa dokumen resmi, apalagi ke negara -negara seperti Kamboja dan Myanmar. Migrasi ilegal sangat berisiko, mulai dari eksploitasi tenaga kerja, kekerasan, penyitaan dokumen, hingga hilangnya akses perlindungan hukum,” jelas Waydinsyah.

Gerakan Nasional Migran Aman sendiri menekankan pentingnya migrasi yang aman, legal, dan bermartabat melalui edukasi, pelindungan, serta pemberdayaan pekerja migran Indonesia sejak sebelum keberangkatan hingga kembali ke tanah air. Materi yang dibahas dalam podcast juga memuat tahapan resmi menjadi Pekerja Migran Indonesia, dokumen wajib, hak dan kewajiban pekerja migran, serta risiko serius migrasi ilegal.

Waydinsyah menilai, pendekatan kolaboratif lintas instansi dan pemanfaatan platform digital menjadi salah satu kunci memperluas jangkauan literasi migrasi aman, terutama di daerah-daerah kantong pekerja migran.

Antusiasme audiens dalam podcast “Ado Gawe” menunjukkan isu pekerja migran masih menjadi perhatian besar masyarakat. Tingginya angka interaksi virtual dan tanya jawab interaktif selama siaran berlangsung menjadi indikator bahwa kebutuhan informasi mengenai peluang kerja luar negeri yang aman dan legal terus meningkat.

“Bagi BP3MI Sumatera Selatan, edukasi publik bukan hanya soal meningkatkan angka penempatan pekerja migran Indonesia, melainkan juga memastikan setiap warga negara yang bekerja di luar negeri memperoleh hak, perlindungan, dan martabat sebagai pekerja profesional Indonesia. Negara harus hadir sejak proses awal keberangkatan. Pekerja Migran Indonesia bukan komoditas, melainkan warga negara yang harus dilindungi,” tutup Waydinsyah. ** (Humas/BP3MI Sumatera Selatan)

-