Palu, KemenP2MI (02/02) – Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sulawesi Tengah menerima kunjungan Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Sentra Nipotove Palu, Bidang Kelompok Kerja Tunas Sosial dan Korban Perdagangan Orang (Pokja TSKPO), di Kantor BP3MI Sulawesi Tengah, pada Senin (2/2/2026).

Kunjungan ini dilakukan dalam rangka koordinasi penanganan pemberitaan Pekerja Migran Indonesia  atas nama Eka Arwati asal Kota Palu yang diduga dianiaya oleh majikannya di Oman, sekaligus membahas rencana kolaborasi pelindungan dan pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia purna di Sulawesi Tengah yang dihadiri oleh perwakilan Kemensos RI Sentra Nipotove Palu.

Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak membahas perkembangan informasi terkait Eka Arwati, serta pentingnya penyelarasan data antarinstansi guna memitigasi simpang siur informasi di ruang publik. Selain itu, dibahas pula langkah-langkah intervensi pelindungan yang cepat, tepat, dan terukur sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga dalam penanganan lintas instansi.

Kunjungan koordinasi ini diterima oleh Dolvie selaku Fungsional Penyuluh Hukum BP3MI Sulawesi Tengah, sebagai bagian dari upaya penguatan pelindungan dan pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia, khususnya di wilayah Sulawesi Tengah.

“BP3MI Sulawesi Tengah menyambut baik kunjungan dan koordinasi dengan Kementerian Sosial RI, khususnya Pokja Tunas Sosial dan Korban Perdagangan Orang. Koordinasi ini menjadi langkah penting dalam memastikan pemberitaan terkait Pekerja Migran Indonesia disampaikan secara akurat dan bertanggung jawab, sekaligus memperkuat sinergi antarinstansi dalam upaya pelindungan serta pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia purna di Sulawesi Tengah,” ujar Dolvie.

Sementara itu, Jumriani selaku Fungsional Pekerja Sosial menyampaikan bahwa Kementerian Sosial RI Sentra Nipotove siap untuk berkolaborasi bersama BP3MI Sulawesi Tengah dalam melakukan pelindungan bagi Pekerja Migran Indonesia.

“Kami mendorong kolaborasi lintas sektor agar Pekerja Migran Indonesia purna tidak hanya terlindungi saat bekerja, tetapi juga mendapatkan penguatan kapasitas dan pemberdayaan setelah kembali ke tanah air,” kata Jumriani.

Pada kesempatan yang sama, Destian Dudoyoko selaku Fungsional Pekerja Sosial menegaskan bahwa kolaborasi dengan BP3MI Sulawesi Tengah merupakan langkah strategis dalam mendukung keberlanjutan program sosial bagi Pekerja Migran Indonesia purna.

“Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia purna merupakan bagian penting dari proses reintegrasi sosial. Melalui kerja sama dengan BP3MI Sulawesi Tengah, diharapkan program-program pemberdayaan dapat disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan Pekerja Migran Indonesia purna, sehingga mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan mereka,” ungkap Destian.

Muh. Fajrul selaku Fungsional Penyuluh Sosial juga menambahkan pentingnya peran penyuluh sosial dalam kolaborasi ini.

“Peran penyuluhan sosial sangat penting dalam memberikan pemahaman kepada Pekerja Migran Indonesia purna mengenai akses layanan sosial dan peluang pemberdayaan. Sinergi dengan BP3MI Sulawesi Tengah diharapkan dapat memperluas jangkauan informasi dan pendampingan bagi Pekerja Migran Indonesia purna di Sulawesi Tengah,” tambah Muh. Fajrul.

Melalui koordinasi ini, BP3MI Sulawesi Tengah bersama Kementerian Sosial RI berkomitmen untuk menyusun peta jalan kerja sama teknis terpadu sebagai acuan operasional. Peta jalan tersebut meliputi mekanisme rujukan penanganan kasus pelindungan Pekerja Migran Indonesia melalui penyusunan SOP bersama, sinkronisasi data Pekerja Migran Indonesia bermasalah yang membutuhkan bantuan sosial khusus, serta pelaksanaan pelatihan dan pendampingan usaha bagi Pekerja Migran Indonesia purna di kantong-kantong Pekerja Migran Indonesia di Sulawesi Tengah secara berkala.** (Humas/BP3MI Sulawesi Tengah)

-