Kendari, KP2MI (19/7) - Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Dzulfikar Ahmad Tawalla, meninjau langsung fasilitas Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sulawesi Tenggara, Sabtu (18/7/2026). Peninjauan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan kesiapan layanan di daerah pasca transformasi kelembagaan dari badan menjadi kementerian.

Dalam kunjungannya, Wamen Dzulfikar menegaskan bahwa perubahan status kelembagaan bukan sekadar perubahan nomenklatur, melainkan momentum untuk membangun budaya pelayanan yang semakin profesional, cepat, dan berpihak kepada masyarakat, khususnya Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) serta pekerja migran beserta keluarganya.

“Transformasi dari badan menjadi kementerian harus menghadirkan perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat. Ukurannya bukan hanya struktur organisasi yang lebih besar, tetapi bagaimana pelayanan menjadi lebih mudah diakses, lebih cepat, lebih humanis, dan memberikan rasa aman bagi setiap calon Pekerja Migran Indonesia,” ujar Dzulfikar.

Menurutnya, BP3MI merupakan garda terdepan negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, kualitas sarana, prasarana, serta kapasitas sumber daya manusia harus terus diperkuat agar mampu memberikan pelayanan yang prima sejak proses awal penempatan hingga pelindungan pekerja migran.

Dzulfikar juga menekankan bahwa pelindungan pekerja migran dimulai dari pelayanan yang baik di dalam negeri. Proses administrasi yang tertib, informasi yang jelas, hingga pendampingan kepada masyarakat merupakan bagian penting dari upaya mencegah penempatan nonprosedural.

“Kami ingin setiap masyarakat yang datang ke kantor BP3MI merasakan kehadiran negara. Mereka harus memperoleh informasi yang benar, pelayanan yang profesional, dan kepastian bahwa negara hadir untuk melindungi mereka sejak sebelum berangkat hingga kembali ke tanah air,” tegasnya.

Peninjauan fasilitas BP3MI Sulawesi Tenggara ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen Kementerian P2MI untuk melakukan evaluasi dan penguatan layanan secara berkelanjutan di berbagai daerah, sehingga transformasi kelembagaan benar-benar menghasilkan pelayanan publik yang semakin berkualitas, adaptif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.*

-