Jakarta, KemenP2MI (24/11) – Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Dzulfikar Ahmad Tawalla, ingin lebih ekspansif menyebarkan Program Perumahan Bersubsidi bagi seluruh Pekerja Migran Indonesia, bahkan sampai kepada pekerja yang sedang berada di luar negeri.

Hal tersebut diutarakannya di depan mitra yang menyediakan pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yakni dari BNI, BTN, BRI, Bank Mandiri, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), di Jakarta, Senin (24/11/2025).

“Kementerian P2MI diberi amanah 20 ribu unit yang harus terserap sampai pada tahun 2026. Namun pada kenyataannya, yang berhasil akad masih sedikit. Diskusi ini bertujuan untuk mempercepat Program Perumahan Bersubsidi,” ungkap Dzulfikar.

Dzulfikar menilai, penyebab program ini belum optimal berjalan salah-satunya karena masyarakat mungkin belum mengenal program rumah subsidi ini. Menurutnya, sosialisasi program ini masih belum efektif.

“Jangan sampai kita sosialisasi dengan para pejabat yang bergantian memberi sambutan di depan ratusan masyarakat, sedangkan isi materi utamanya sedikit, kemudian yang berniat mengambil rumah subsidi hanya segelintir orang saja,” ujar Dzulfikar.

Harus ada format baru, tegas Dzulfikar, untuk mensosialisasikan program ini ke masyarakat. Menurutnya, selama ini kementerian masih memakai cara birokratif dalam mensosialisasikan suatu program. Tidak ada staf yang ahli, mampu menjelaskan bagaimana mengedukasi program ini.

“Jika pernah di expo atau pameran perumahan, ada petugas properti yang mampu menjelaskan bagaimana alur proses pembiayaannya, berapa ketersediaan stok di masing-masing lokasi, bagaimana persyaratannya, dan lain sebagainya. Bukan lagi by demand, tapi dengan mindset jemput bola,” jelas Dzulfikar.

Kementerian P2MI, menurut Dzulfikar, saat ini hanya memiliki akses penyebaran info perpetual melalui (Orientasi Pra Pemberangkatan) OPP saja. Yang mana, menurutnya belum ada petugas OPP yang paham betul Program Perumahan Bersubsidi ini.

“Saya ingin dalam minggu ini digelar simulasi, atau uji coba pertama format sosialisasi yang memiliki pra-kondisi, bahwa program ini baik untuk masyarakat, terlebih kepada Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya,” pungkas Dzulfikar.

Dari pihak Direktorat Sistem dan Strategi Perumahan Kementerian PKP, Ari, sepakat dengan Wamen Dzulfikar. Menurutnya, banyak kendala administratif di lapangan yang menghambat keberhasilan program rumah bersubsidi ini.

“Contohnya pada pekerja migran Indonesia di Hongkong, program ini hanya dapat di akses di KJRI Hongkong pada hari dan jam kerja saja. Namun para pekerja migran di Hongkong tidak mendapat izin di hari dan jam kerja. Maka otomatis tidak ada akad yang bisa tercapai,” ucap Ari.

Ari mencontohkan lagi, dengan menghubungi langsung para Pekerja Migran Indonesia di forum internet. Namun dari sejumlah direct message, tidak ada satupun yang membalas.

“Harus ada inovasi dari sosialisasi rumah bersubsidi ini. Kita semua ingin mengedukasi Pekerja Migran Indonesia bahwa program ini baik, dan mengajarkan bahwa rumah adalah investasi jangka panjang,” pungkas Ari. ** (Humas)

---