Jakarta, KemenP2MI (21/11) - Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Wamen P2MI), Christina Aryani, menerima direksi Bank Artha Graha Internasional untuk membahas rencana kolaborasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi Pekerja Migran Indonesia, Jumat (21/11/2025).

Wamen Christina mengatakan, Bank Artha Graha sebelumnya telah memiliki pengalaman panjang dalam menyalurkan KUR khusus pekerja migran. Namun, terhenti sementara karena pandemi COVID-19 melanda Indonesia.

“Mereka juga sudah terbiasa menjangkau calon pekerja migran di daerah kantong pekerja migran, jadi sudah sangat memahami mekanismenya,” ujar Christina.

Selain itu, Bank Artha Graha juga memiliki rekam jejak penyaluran pembiayaan bagi pekerja migran di sejumlah negara tujuan penempatan seperti Hong Kong dan Taiwan.

Selain dua negara tersebut, Wamen P2MI juga membuka peluang kerja sama pembiayaan penempatan pekerja migran ke berbagai negara dengan permintaan besar terhadap tenaga kerja Indonesia.

“Saya juga menawarkan peluang di negara lain yang juga menjanjikan, seperti Jepang, Korea, Turkiye, dan Singapura,” tambah Christina. 

Plafon KUR untuk pekerja migran di 2026 mencapai Rp208 miliar, di antaranya disalurkan lewat Bank Artha Graha Rp25 miliar, Bank Sinarmas Rp25 miliar, Bank Jawa Barat (BJB) Rp45 miliar dan Bank Jakarta Rp100 miliar. 

Tidak hanya itu, pertemuan tersebut juga membahas kesiapan teknis dan administrasi sebelum program penyaluran KUR untuk pekerja migran kembali diaktifkan.

Saat ini, lanjut dia, proses persiapan tengah berlangsung, khususnya terkait perizinan dan persetujuan anggaran.

“Tadi lebih kepada memastikan kapan bisa dimulai. Targetnya tahun depan, kalau izin kuasa pengguna anggaran di Kementerian P2MI sudah beres dan proses di Kementerian Keuangan sudah selesai, bisa mulai. Paling lambat Maret 2026,” jelas Christina. 

Dengan jaringan kantor cabang yang tersebar di berbagai provinsi, Wamen Christina menilai Bank Artha Graha siap mendukung upaya Kementerian P2MI memperluas akses pembiayaan bagi calon pekerja migran. 

“Dukungan pembiayaan ini menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan pekerja migran dapat berangkat secara aman dan melalui jalur resmi. Pertemuan ini menjadi langkah awal dalam mempersiapkan skema pembiayaan yang lebih mudah, terjangkau, dan inklusif bagi Pekerja Migran Indonesia di berbagai negara tujuan,” pungkasnya.** (Humas)

-