Sekjen KP2MI Lantik Kepala BP3MI Sulut, Tekankan Perkuat Pelindungan Pekerja Migran di Wilayah Perbatasan
-
Sekjen KP2MI Lantik Kepala BP3MI Sulut, Tekankan Perkuat Pelindungan Pekerja Migran di Wilayah Perbatasan
Jakarta, KP2MI (7/7) - Sekretaris Jenderal Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Komjen Pol. Dwiyono, melantik AKBP Hendrik Situmorang sebagai Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sulawesi Utara (Sulut).
Digelar di Kantor KP2MI, Selasa (07/07/2026), Dwiyono menegaskan bahwa jabatan tersebut merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
“Jabatan ini bukan sekadar kebanggaan, tetapi merupakan amanah yang harus dipikul. Kepala BP3MI adalah garda terdepan Kementerian P2MI dalam memberikan pelayanan dan pelindungan kepada Pekerja Migran Indonesia di daerah,” ujar Dwiyono.
Ia menegaskan bahwa BP3MI Sulawesi Utara memiliki cakupan wilayah kerja yang meliputi Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo. Menurutnya, wilayah tersebut memiliki tantangan yang cukup kompleks karena berbatasan langsung dengan negara lain, serta memiliki akses penerbangan internasional yang berpotensi dimanfaatkan oleh oknum untuk memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia secara nonprosedural.
Dwiyono juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas dalam menjalankan tugas, termasuk dalam proses verifikasi dan pelaksanaan fungsi pelayanan. Menurutnya, seluruh jajaran BP3MI harus mampu memberikan teladan yang baik, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Kementerian P2MI.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa dalam waktu dekat Kementerian P2MI akan melaksanakan program prioritas yang merupakan direktif Presiden. Seluruh Kepala BP3MI akan berperan dalam pelaksanaan program tersebut melalui penyelenggaraan pelatihan peningkatan kapasitas di wilayah masing-masing.
Untuk itu, ia meminta agar setiap Kepala BP3MI mempelajari secara mendalam mekanisme pelaksanaan program, serta memastikan kesiapan Balai Latihan Kerja (BLK), Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), maupun sarana pendukung lainnya agar pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan.
“Pelajari seluruh mekanismenya dengan baik. Pastikan tempat pelatihan yang digunakan benar-benar memenuhi persyaratan sehingga program prioritas Presiden dapat terlaksana secara optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” pesannya.
Pelantikan ini menjadi bagian dari upaya KP2MI dalam memperkuat kapasitas kelembagaan serta meningkatkan kualitas pelayanan dan pelindungan bagi Pekerja Migran Indonesia melalui kepemimpinan yang berintegritas dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.**(Humas)