Kebumen, KP2MI (9/6) – Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Jawa Tengah terus memperkuat upaya pencegahan migrasi nonprosedural melalui penguatan kapasitas masyarakat desa. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan edukasi migrasi aman yang diselenggarakan di Desa Pejengkolan, Kabupaten Kebumen, dengan melibatkan pemerintah desa, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat sipil, dan warga setempat.

Kegiatan dihadiri Petugas Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Kebumen Hangga Ferdiansyah yang mewakili Kepala BP3MI Jawa Tengah, Kepala Desa Pejengkolan Muslimah, Koordinator Lapangan Tim Lokal P2MIBK Kabupaten Kebumen dari Lakpesdam BPNU Akmil, serta 25 peserta yang terdiri atas unsur masyarakat dan pemangku kepentingan desa.

Dalam sambutannya, Kepala Desa Pejengkolan Muslimah menyampaikan bahwa saat ini terdapat puluhan warga desa yang bekerja di luar negeri. Oleh karena itu, pemerintah desa berencana membentuk Posko Informasi Migrasi Aman yang melibatkan perangkat desa, karang taruna, dan Pekerja Migran Indonesia purna guna memperluas akses informasi serta mencegah terjadinya penempatan nonprosedural.

Menurut Muslimah, keberadaan posko tersebut akan melengkapi peran Satgas Desa Migran Emas (DEMIMAS) yang telah terbentuk sebelumnya sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi yang benar mengenai prosedur bekerja ke luar negeri secara aman dan legal.

Pada kesempatan tersebut, BP3MI Jawa Tengah memberikan pembekalan mengenai regulasi dan prosedur migrasi resmi, implementasi pelindungan Pekerja Migran Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, pencegahan tindak pidana perdagangan orang dan penempatan ilegal, serta pengelolaan keuangan keluarga Pekerja Migran Indonesia. Peserta juga diperkenalkan dengan Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (SISKOP2MI) sebagai sarana memperoleh informasi resmi mengenai peluang kerja luar negeri.

BP3MI Jawa Tengah turut mengapresiasi inisiatif Pemerintah Desa Pejengkolan dalam membentuk Posko Informasi Migrasi Aman yang akan dikelola secara mandiri oleh desa. Selain itu, pemerintah desa juga didorong untuk memanfaatkan media sosial desa sebagai sarana edukasi dan diseminasi informasi yang mudah diakses masyarakat.

Kepala BP3MI Jawa Tengah, Dewi Ariani, menegaskan bahwa keberhasilan pelindungan Pekerja Migran Indonesia tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat desa dalam membangun sistem kewaspadaan dan pelindungan sejak dini.

Menurut Dewi, sebagian besar keputusan untuk bekerja ke luar negeri lahir dari lingkungan keluarga dan komunitas desa. Karena itu, desa memiliki posisi yang sangat strategis sebagai ruang pertama untuk membangun literasi migrasi yang benar.

“Ketika masyarakat memperoleh informasi yang tepat sejak awal, maka risiko eksploitasi, perdagangan orang, maupun penempatan nonprosedural dapat dicegah sebelum terjadi,” ujar Dewi.

Ia menambahkan bahwa penguatan kapasitas masyarakat desa merupakan investasi sosial yang penting dalam menciptakan tata kelola migrasi yang aman dan berkelanjutan.

Menurutnya, pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang paling efektif adalah pelindungan yang mampu bekerja sebelum risiko muncul. Karena itu, penguatan desa, pembentukan posko informasi, keterlibatan Pekerja Migran Indonesia purna, serta partisipasi generasi muda menjadi elemen penting dalam membangun budaya migrasi aman di masyarakat.

“Melalui upaya-upaya tersebut, desa dapat menjadi garda terdepan dalam melindungi warganya yang ingin bekerja ke luar negeri,” pungkasnya.

Sementara itu, Koordinator Lapangan Tim Lokal P2MIBK Kabupaten Kebumen dari Lakpesdam BPNU, Akmil, menyampaikan apresiasi atas kehadiran BP3MI Jawa Tengah dalam kegiatan tersebut. Ia menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari kolaborasi Lakpesdam BPNU bersama KP2MI dan GIZ Jerman dalam mendukung pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat.

Kegiatan berlangsung lancar dan mendapat antusiasme tinggi dari peserta. Melalui pembekalan tersebut, diharapkan masyarakat semakin memahami prosedur migrasi yang aman, mampu mengenali berbagai modus penempatan ilegal, serta berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pelindungan Pekerja Migran Indonesia sejak dari desa. *(Humas/BP3MI Jawa Tengah)

-